Wamendagri Bima Arya Soroti Pentingnya Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya memperkuat pembangunan berbasis aglomerasi dalam mendorong laju ekonomi dan tata kelola kawasan yang lebih efektif. Menurutnya, perkembangan wilayah seperti Jabodetabek menuntut perubahan cara pandang dari pembangunan yang terfragmentasi menuju pendekatan yang terintegrasi.

Dalam acara Borderline Economic Summit 2025 bertema “Harmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan”, Bima berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada batas administratif atau “kawasan perbatasan” sudah tidak relevan untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan megakota seperti Jabodetabek.

"Ini adalah tentang aglomerasi. Jadi cara pandangnya ini beda sekarang. Mungkin para pemikir di wilayah ini, bisa mengkaji judulnya. Kalau selama bertahun-tahun ini dulu awalnya Bogor Economic Summit, dan borderline, tapi kan sekarang enggak hanya fokus di batas. Kita berbicara bagaimana perencanaan dilakukan secara utuh dalam konteks aglomerasi," katanya di Hotel Pullman Vimala Hills, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (3/12/2025).

Bima menekankan bahwa dinamika mobilitas, ekonomi, dan pertumbuhan penduduk saat ini mensyaratkan koordinasi lintas daerah yang tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral atau administratif. Menurutnya, sinergi bukan sekadar soal batas, tetapi bagaimana kawasan tersebut bergerak sebagai satu kesatuan aglomerasi.

Ia juga menegaskan pentingnya kepemimpinan daerah yang berani, adaptif, dan siap menghadapi tantangan lintas batas administratif untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

"Ini adalah babak baru bagi pengelolaan pemerintahan negara. Cina, Korea, Taiwan, Vietnam melesat pertumbuhan ekonominya karena satu hal Bapak-Ibu, karena mereka memiliki pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

Ia mencontohkan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dirancang sebagai ekosistem terintegrasi, bukan kota yang berdiri sendiri. Model serupa penting untuk diterapkan di Jabodetabek yang merupakan salah satu megakota terbesar di dunia.

"Bisa melihat IKN secara keseluruhan. It is ten minutes city, sepuluh menit kota, ke mana-mana sepuluh menit, gampang. Antara kantor-kantor pemerintahan jalan kaki," imbuhnya.

Bima juga menyoroti sejumlah isu yang membutuhkan kerja lintas wilayah dalam satu bingkai aglomerasi, seperti manajemen sampah kawasan, transportasi dan mobilitas terintegrasi, wisata dan ekosistem ekonomi kreatif, hingga penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya peran Dewan Aglomerasi untuk memastikan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan penataan ruang berjalan konsisten lintas kabupaten/kota di kawasan metropolitan. Menurutnya, efektivitas dewan tersebut akan menjadi faktor kunci dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan, persoalan ekologis, serta memaksimalkan potensi ekonomi kawasan.

Pada kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan Protokol Bogor 2025, Memorandum of Understanding (MoU), dan Perjanjian Kerja Sama Kabupaten/Kota. Forum ini turut dihadiri oleh bupati/wali kota di Provinsi Jabar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.