Ahli: RI Perlu Tiru Australia Larang Anak Main Medsos, Pemerintah Harus Berani

Pengamat internet, Heru Sutadi, menyarankan Indonesia untuk meniru langkah Australia, yang melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial. Pemerintah disebut harus berani membatasi penggunaan media sosial bagi anak dan remaja.

Australia resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial mulai hari ini, Rabu, 10 Desember 2025. Platform media sosial yang tidak menonaktifkan akun anak, atau membiarkan remaja buat akun baru, akan didenda sebesar 49,5 juta dolar Australia, atau sekitar Rp 548 miliar.

Heru, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Information and Communication Technology (ICT) Institute, menilai langkah pemerintah Australia membatasi media sosial bagi anak sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.

"Indonesia bisa meniru ketegasan Australia," ujar Heru kepada kumparan, Rabu (10/12).

Menurut Heru, proteksi ini krusial mengingat Indonesia menargetkan generasi emas pada 2045 mendatang. Ia menegaskan paparan konten negatif di ruang digital bisa menghambat visi tersebut.

Heru menambahkan, ancaman di ruang digital tidak hanya datang dari media sosial semata, tetapi juga ekosistem game yang tidak terawasi. Beberapa game dinilai merusak bagi anak dan remaja, dengan menyajikan konten pornografi, kekerasan, hingga rekrutmen terorisme dan judi online.

Meski mendukung, Heru menyadari tantangan terbesar bukan pada regulasi di atas kertas, melainkan nyali pemerintah menghadapi platform penyedia layanan Over-The-Top (OTT) global.

Ia mencontohkan sejarah regulasi di Indonesia yang kerap melunak saat berhadapan dengan kepentingan platform asing.

"Sudah bukan jadi rahasia umum misalnya kita justru ditekan para OTT agar kita ikut aturan mereka bukan sebaliknya," kata Heru. "Contoh nyata adalah aturan OTT dalam PP turunan UU Cipta Kerja. Beberapa OTT kirim surat ke pemerintah dan kemudian PP nya mengakomodasi keinginan para OTT."

Heru mencontohkan 'kekalahan' pemerintah saat merevisi aturan pusat data dari PP No. 82/2012 ke PP No. 71/2019. Akibat tekanan platform OTT, kewajiban menempatkan server di Indonesia bagi sektor privat akhirnya dihapus dan boleh disimpan di luar negeri.

Menurut Heru, ini membuktikan regulasi domestik kerap berubah hanya untuk menuruti keinginan korporasi asing.

Terkait dengan regulasi yang saat ini dan baru saja diterbitkan pemerintah pada Maret lalu, yakni PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang pelindungan anak di ruang digital, Heru menilai itu sebagai permulaan yang baik.