Dapat Rehabilitasi, Pencegahan Ira Puspadewi ke Luar Negeri Dicabut

Eks Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi, sempat dicegah bepergian ke luar negeri saat terjerat dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.

Belakangan, Ira mendapat rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia kemudian dibebaskan dari Rutan KPK. Selain itu, kini pencegahan Ira ke luar negeri itu pun juga dicabut.

"Kalau rehabilitasi kan sudah otomatis (dicabut)," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Senin (1/12).

Adapun rehabilitasi itu didapat Ira bersama dua mantan direksi ASDP lainnya, M Yusuf Hadi dan M Adhi Caksono. Mereka pun kini telah dibebaskan dari tahanan oleh KPK.

Ira Puspadewi dkk dituding terlibat kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi kapal PT Jembatan Nusantara. KPK mendakwa perbuatan Ira dkk memperkaya orang lain dalam kasus tersebut dan perbuatan mereka disebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 1,27 triliun.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan ketiga terdakwa bersalah. Meski, Hakim pun menyatakan tidak ada keuntungan pribadi yang diterima ketiganya dari kasus tersebut.

Salah satu Hakim yakni Sunoto bahkan menyatakan perbedaan pendapat dengan menilai ketiga terdakwa seharusnya lepas.

Sunoto menyebut, perkara yang menjerat Ira dkk dinilai sebagai keputusan bisnis yang dilindungi oleh business judgment rule alih-alih perbuatan tindak pidana.

"Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan tidak terpenuhi secara meyakinkan," terang dia dalam pertimbangan dissenting opinion.

"Bahwa oleh karena itu, perbuatan para terdakwa terbukti dilakukan tapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena keputusan bisnis yang dilindungi oleh business judgment rule dan unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi," ungkapnya.

Dengan pertimbangan itu, Hakim Sunoto menilai bahwa seharusnya Ira dkk harus divonis lepas.

"Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan tidak terpenuhi secara meyakinkan," ucap Sunoto.

"Maka berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP, para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag," imbuh Sunoto.

Meski demikian dua hakim lain yakni Mardiantos dan Nur Sari Baktiana menyatakan Ira Puspadewi dkk bersalah melakukan korupsi. Lantaran mayoritas suara menyatakan bersalah, Ira dkk kemudian divonis pidana penjara.

Kini Ira sudah bebas dari tahanan. Statusnya, harkat dan martabatnya dipulihkan dengan rehabilitasi dari Presiden Prabowo.