Keberadaan Dapur MBG Efektif Bantu Penanganan Bencana Sumatra

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah.(Dok. Istimewa)

LANGKAH pemerintah mengalihfungsikan fasilitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dapur umum saat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mendapat sorotan positif. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan ini sangat tepat dan membuktikan kehadiran cepat negara dalam situasi darurat.

Menurut Trubus, dapur MBG dirancang dengan standar fasilitas yang jelas, sistem distribusi yang teratur, dan rantai pasok yang stabil untuk menyuplai makanan harian bagi anak sekolah. Oleh karena itu, MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan gizi harian pelajar, tetapi juga dapat menjadi sistem darurat pangan nasional yang efektif ketika terjadi gangguan atau krisis.

“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah. Maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” ujar Trubus dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Lebih lanjut Trubus menepis kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih anggaran. Ia menegaskan dana MBG dan dana penanganan bencana memiliki struktur pendanaan mandiri serta pos anggaran masing-masing. Ia tidak sependapat dengan pandangan yang mengusulkan pengalihan anggaran MBG untuk penanganan bencana, sebab tindakan tersebut dapat mengganggu perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan program MBG.

“Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru keduanya saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

“Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran. Selama prosesnya sesuai prosedur, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada potensi audit bermasalah, dan tidak ada ruang penyalahgunaan. Yang penting, pelaksanaannya berjalan lancar dan korban bencana terpenuhi kebutuhannya,” lanjut dia.

Perkuat fungsi monitoring 

Trubus mengingatkan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat fungsi monitoring untuk menjaga kualitas makanan MBG selama masa penanganan bencana. Koordinasi yang lemah dapat memunculkan masalah seperti keterlambatan pasokan atau penurunan kualitas pangan yang berujung pada risiko kontaminasi.

Tiga aspek utama yang harus dijaga dalam implementasi MBG, yaitu kualitas makanan (dari bahan baku hingga penyajian), kelancaran distribusi (terutama di daerah terisolasi), dan ketepatan sasaran (baik untuk pelajar maupun korban bencana).

“Pada masa bencana tidak ada distribusi yang sempurna. Yang penting korban bisa makan dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu,” lanjutnya.

Dalam hal distribusi pangan, terutama menuju wilayah yang terisolasi atau berisiko tinggi akibat infrastruktur yang rusak, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran logistik di lapangan. Fokus utama adalah memastikan setiap korban mendapatkan makanan layak setiap hari.

Trubus mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak semata-mata urusan penyediaan makanan. Masalah rekonstruksi, kerusakan infrastruktur, gangguan sosial-ekonomi, dan trauma psikologis membutuhkan gotong royong serta pembagian tugas yang jelas antar kementerian dan lembaga.

“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda. Situasi tersebut menimbulkan beban sosial yang besar. Maka kementerian dan lembaga harus bersatu dan bekerja dalam kerangka penanganan lintas sektor,” katanya. (I-1)