Trump Umumkan Kemajuan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza

Presiden AS Donald Trump.(Anadolu)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Senin (15/12) menyatakan bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza telah berjalan dalam bentuk yang sangat kuat dan akan terus diperkuat seiring bertambahnya negara yang berpartisipasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah persiapan Washington memasuki fase kedua proses perdamaian Gaza. Tahapan ini mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah tambahan, pembentukan struktur pemerintahan baru, serta penempatan pasukan internasional di wilayah kantong Palestina itu.

Trump menegaskan pasukan stabilisasi internasional telah beroperasi secara efektif di lapangan dan akan semakin solid dengan dukungan internasional yang kian meluas.

Pernyataan itu disampaikan setelah laporan Axios pada awal Desember menyebutkan bahwa Trump berencana mengumumkan dimulainya fase kedua proses perdamaian Gaza sebelum perayaan Natal.

Berdasarkan rencana perdamaian 20 poin yang disusun Trump, fase kedua mencakup penarikan militer Israel dari area tambahan di Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF), serta pembentukan sistem tata kelola baru bagi wilayah yang terdampak perang tersebut.

Struktur pemerintahan baru itu akan dipimpin oleh sebuah Dewan Perdamaian yang diketuai Trump, dengan keanggotaan sekitar 10 pemimpin negara Arab dan Barat.

Dewan Perdamaian ini diproyeksikan menjadi otoritas tertinggi pemerintahan Gaza pada masa transisi, dengan mandat menjaga stabilitas keamanan, memfasilitasi proses rekonstruksi serta menyiapkan fondasi pemerintahan sipil jangka panjang.

Di bawah Dewan Perdamaian akan dibentuk dewan eksekutif internasional. Menurut laporan Axios, struktur ini akan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus Trump Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta sejumlah pejabat senior dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian.

Pemerintahan Trump menilai keterlibatan tokoh-tokoh internasional tersebut krusial untuk memastikan koordinasi di bidang politik, keamanan dan ekonomi dapat berjalan secara terpadu.

Rencana ini menjadi upaya terbaru Washington untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza yang telah memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan, sekaligus memperluas peran komunitas internasional dalam menjaga keamanan pascakonflik.

Namun demikian, rencana tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan luas, terutama terkait legitimasi struktur pemerintahan baru dan efektivitas pasukan stabilisasi internasional, di tengah situasi keamanan dan politik Gaza yang masih rapuh. (Thehandsindia/Fer/I-1)