Surplus Neraca Dagang 68 Bulan Bukti Kuatnya Ketahanan Ekonomi Nasional

Ilustrasi(Antara)

Indonesia kembali mencatatkan kinerja perdagangan positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Capaian ini dinilai sebagai indikator kuatnya fondasi ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga fluktuasi harga komoditas internasional.

Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menilai surplus perdagangan yang konsisten ini menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia berada di jalur yang tepat. Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak semata dipandang sebagai angka statistik, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas dan struktur perdagangan nasional.

“Surplus 68 bulan berturut-turut adalah prestasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan surplus ini bersumber dari sektor yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi,” ujar Labib dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (2/2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2025 Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$2,51 miliar, dengan surplus nonmigas mencapai sekitar US$4,60 miliar, sementara sektor migas masih mengalami defisit. Ia menilai dominasi surplus nonmigas ini menunjukkan peran strategis sektor industri dan pengolahan, namun juga menegaskan perlunya penguatan hilirisasi agar ketergantungan pada komoditas primer dapat terus dikurangi.

Lebih lanjut, dirinya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk menjadikan tren surplus ini sebagai dasar mempercepat transformasi ekspor nasional. Ia menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan daya saing produk dalam negeri, termasuk produk UMKM.

“Kita harus memastikan bahwa ekspor Indonesia tidak hanya besar secara volume, tetapi juga kuat dari sisi nilai tambah, kualitas, dan daya saing global,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan surplus perdagangan harus diiringi dengan kebijakan yang berpihak pada penguatan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, surplus perdagangan yang sehat adalah surplus yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Surplus ini harus kita jaga, bukan hanya sebagai pencapaian jangka pendek, tetapi sebagai fondasi menuju kemandirian ekonomi nasional,” pungkas Labib. (E-3)