Soroti Banjir Rob Pesisir Jakarta, DPRD: Penanganan Harus Terukur

Warga beraktivitas di tengah banjir rob yang menggenangi kawasan Muara Angke, Jakarta.(Dok. MI/Usman Iskandar)

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempercepat penanganan secara terukur dan terencana. Langkah itu harus dilengkapi sesuai dengan basis data lapangan. Di antaranya dengan mengaudit kondisi fisik tanggul secara menyeluruh.

“Terutama di wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah (land subsidence) cukup signifikan,” ujar Ali melalui keterangannya, Senin (15/12).

Dinas SDA, sambung Ali, harus segera mempercepat pembangunan tanggul di bantaran pantai maupun sungai. Pembangunan tanggul harus dengan standar konstruksi sesuai mitigasi jangka panjang.

"Percepat peninggian dan penguatan struktur tanggul,” kata Ali.

Selain itu, Ali mengimbau Dinas SDA memastikan alat early warning system(EWS) berfungsi secara layak. Dengan begitu, masyarakat dapat mengantisipasi kenaikan muka air laut secara cepat.

"Jadi peringatan dapat disampaikan lebih cepat kepada warga,” kata dia.

Ali juga menegaskan agar Dinas SDA mengoptimalisasi pompa stasioner maupun mobile di masing-masing wilayah. Sehingga bila terjadi banjir rob dapat berfungsi secara optimal.

“Pastikan seluruh unit dalam kondisi berfungsi dan jumlahnya memadai,” kata Ali.

Dinas SDA, lanjut Ali, berkoordinasi secara intensif dengan kecamatan maupun kelurahan. Bahkan sampai di tingkat RT dan RW. Tujuannya untuk mengetahui hambatan yang terjadi di wilayah-wilayah yang terdampak banjir rob.

“Pastikan pekerjaan konstruksi tanggul tidak menunda penanganan darurat, terutama di lokasi yang sudah menunjukkan tanda-tanda kritis,” jelas Ali.

“Banjir rob ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan keamanan dan keselamatan publik,” pungkasnya.
(H-3)