Putusan MK Bukan Larangan Absolut Penugasan Polri di Luar Struktur

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath(Dok Humas Polri)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak dapat dimaknai sebagai larangan mutlak terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian.

Rano Alfath, yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, menyatakan bahwa inti dari putusan MK adalah perlunya penataan dan pembatasan kewenangan yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi.

“Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12).

Menurut Rano, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kedudukan Polri sebagai alat negara, sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang mengemban mandat menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, setiap norma yang mengatur penugasan anggota Polri di luar institusi harus dirumuskan secara tegas tanpa ambiguitas kewenangan.

“MK ingin memastikan status kepegawaian anggota Polri tetap pasti, rantai komandonya tidak bercabang, dan fungsi penegakan hukumnya tidak bercampur dengan fungsi lain di luar mandat konstitusional,” jelasnya.

Terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, Rano menilai regulasi tersebut justru sejalan dengan Putusan MK dan dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif yang menjawab pesan Mahkamah Konstitusi.

Ia menjelaskan bahwa Perpol 10/2025 mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, mulai dari adanya permintaan resmi dari instansi pengguna, pembatasan pada instansi yang relevan dengan fungsi kepolisian, hingga kewajiban seleksi dan uji kompetensi.

"Kalau dibaca secara utuh dan sistematis, Perpol ini justru sejalan dengan putusan MK. Intinya menutup celah-celah yang sebelumnya belum diatur secara rapi,” kata Rano.

Selain itu, anggota Polri yang ditugaskan juga diwajibkan melepaskan jabatan struktural di internal Polri serta tunduk pada mekanisme evaluasi dan pengakhiran penugasan. Hal ini, menurut Rano, diperlukan agar penugasan Polri transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Rano menambahkan, kebutuhan perbantuan Polri oleh lembaga negara bersifat kontekstual dan sah selama didasarkan pada kebutuhan institusional yang jelas, memiliki dasar hukum, serta berada dalam pengawasan ketat. "Negara hukum itu bukan berarti menutup diri dari pemanfaatan keahlian aparat negara. Yang dituntut adalah pembatasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rano juga menyinggung agenda reformasi kepolisian, termasuk mekanisme pengangkatan Kapolri. Ia menegaskan bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

“Persetujuan DPR itu bukan untuk mengurangi hak prerogatif Presiden. Justru merupakan mekanisme konstitusional agar kekuasaan dalam institusi penegak hukum tetap terjaga akuntabilitasnya,” tegasnya.

Sebagai Ketua Panja Reformasi, Rano menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk terus mengawal implementasi Putusan MK, Perpol 10/2025, serta tata kelola kepemimpinan Polri agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.

"Reformasi kepolisian bukan soal memperluas atau meniadakan peran Polri secara ekstrem, tetapi menjaga batas kewenangan dan mengelola kekuasaan secara bertanggung jawab," pungkas Rano. (P-5)