Purbaya Sebut OTT KPK sebagai Shock Therapy bagi Pajak dan Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(Dok.Metrotvnews.com/Kautsar)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut atau shock therapy.

OTT yang dilakukan KPK berlangsung di Banjarmasin dan Lampung, serta terdapat laporan penindakan serupa di Jakarta. Menurut Purbaya, langkah tersebut menjadi pengingat agar aparat pajak dan bea cukai semakin fokus menjalankan tugas ke depan.

“Itu shock therapy untuk pajak dan bea cukai. Untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir nggak apa-apa itu,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2).

Ia menegaskan, kasus serupa juga bisa terjadi di tempat lain. Yang terpenting, lanjutnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan reorganisasi dan rekonsolidasi untuk memperbaiki kinerja ke depan. Bahkan, Purbaya mengaku telah melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan DJBC.

“Di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai,” katanya.

Langkah serupa juga akan dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. “Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar,” lanjutnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai pendampingan hukum bagi pegawai yang terseret kasus, Purbaya memastikan akan tetap memberikan pendampingan, tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

“Tapi saya akan mendampingi. Hukumnya pun saya akan mendampingi supaya tidak ada abuse (kekerasan). Supaya ada fair treatment (perlakuan adil) ketika dilakukan proses peradilannya,” kata dia.

Ia juga menekankan tidak akan mencampuri proses penegakan hukum. “Tapi saya nggak akan intervensi dalam pengertian saya datang ke sana, suruh hentikan prosesnya,” tegas Purbaya. (Ins/I-1)