Petinggi PBNU: Pengelolaan Tambang Jadi Isu Utama Konflik Internal

Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kanan), Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar(Antara)

KETUA Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Aizzudin Abdurrahman, menilai isu pengelolaan konsesi tambang menjadi pemicu utama konflik elite PBNU yang belakangan mencuat. Menurutnya, penyelesaian konflik tersebut sejatinya bisa dilakukan secara sederhana dan profesional.

KH Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menyebut, kelompok yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terus menghindari persoalan inti yang melatarbelakangi konflik internal, yakni pengelolaan konsesi tambang.

Ia menilai, isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan berbagai tudingan lain hanya dijadikan “panggung depan” yang mudah dipatahkan. Sementara itu, persoalan tambang justru disembunyikan karena menyangkut kepentingan besar.

“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” ujar Gus Aiz dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12). 

Gus Aiz menegaskan, konflik di tubuh PBNU seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas di forum yang tepat. Setiap pihak yang diberi mandat, kata dia, wajib melaporkan pengelolaan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Umum PBNU telah berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk mengelola urusan tambang untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja, sistem pengawasan, serta siapa yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.

Selain itu, Gus Aiz menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU dalam peringatan Harlah NU di Senayan pada 31 Januari 2025. Saat itu, Rais Aam secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif, dalam pengelolaan tambang, termasuk dengan memberikan kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.

Yang paling disesalkan, lanjut Gus Aiz, upaya penyelesaian konflik justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. Pendekatan semacam itu dinilai tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU serta berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.

“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” tandasnya.