Pengamat Beberkan 4 Kelemahan Dasar Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden

Ilustrasi(MI/ADAM DWI)

Analis politik senior Boni Hargens mengkritik wacana penunjukan langsung Kapolri oleh presiden. Menurut Hargens, usulan tersebut sebagai “sesat pikir” atau logical fallacy yang serius karena mengabaikan prinsip fundamental demokrasi yang suara rakyat. 

"Usulan Komite Reformasi Polri sebagai sesat pikir atau logical fallacy yang serius karena mengabaikan prinsip fundamental demokrasi yang suara rakyat. Penunjukan langsung oleh eksekutif tanpa melibatkan legislatif berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya dan mengurangi mekanisme pengawasan demokratis," ujar Boni melalui keterangannya, Jumat (12/12).

Boni mengatakan mekanisme penunjukan Kapolri yang melibatkan DPR merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi Indonesia. Proses ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan representasi kepentingan rakyat dalam penentuan pimpinan lembaga penegak hukum yang strategis. 

"Demokrasi selalu meletakkan suara rakyat sebagai kunci dalam pertimbangan dan pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks ini, DPR adalah perwakilan rakyat yang tak bisa dilangkahi dalam penentuan kapolri," katanya.

Boni membeberkan empat kelemahan fundamental usulan penunjukan langsung Kapolri oleh presiden. Pertama, usulan tersebut melanggar prinsip checks and balances. Penunjukan langsung oleh Presiden menghilangkan peran pengawasan legislatif, menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif tanpa kontrol yang memadai dari cabang kekuasaan lain.

"Kedua, usulan tersebut mengabaikan representasi rakyat di mana DPR adalah lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka. Meniadakan peran DPR berarti mengabaikan hak rakyat dalam menentukan pimpinan institusi publik yang akan melayani mereka," katanya.

Ketiga, usulan tersebut membuka cela potensi politisasi lebih besar. Menurut dia, penunjukan langsung justru dapat menciptakan ketergantungan Kapolri yang lebih besar kepada Presiden dan berpotensi menjadikan kepolisian sebagai alat politik eksekutif tanpa mekanisme pengawasan eksternal.

"Keempat, usulan tersebut mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Proses fit and proper test di DPR memberikan ruang publik untuk menilai kualifikasi, integritas, dan visi calon Kapolri. Penunjukan langsung menghilangkan transparansi ini dan mengurangi akuntabilitas publik," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

Boni lalu mempertanyakan arah kerja dari Komite Reformasi Polri yang justru tidak fokus pada reformasi internal polri yang substansif, seperti upaya transformasi mendasar dalam budaya, etika, dan sistem kerja kepolisian Indonesia. Menurut dia, mekanisme penunjukan Kapolri adalah masalah teknis-prosedural yang sudah diatur dalam kerangka konstitusional. 

"Mengubahnya memerlukan perdebatan konstitusional yang lebih luas, bukan kewenangan Komite Reformasi. Usulan kontroversial ini justru mengalihkan perhatian dari agenda reformasi substantif yang lebih mendesak, seperti penguatan integritas, profesionalisme, pemberantasan korupsi internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkap dia.

Selain menyimpang dari mandat reformasi, kata Hargens, usulan penunjukan langsung Kapolri justru memunculkan pertanyaan publik soal timing dan pihak yang diuntungkan dengan usulan tersebut. Karena itu, Hargens mendorong agar Komite Reformasi Polri fokus pada agenda reformasi yang dalam catatannya terdapat 6 poin besar.

Pertama, transformasi budaya organisasi, yakni mengubah budaya internal Polri dari yang bersifat hierarkis-militeristik menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik. kedua adalah penguatan integritas dan anti-Korupsi. 

"Ketiga adalah peningkatan profesionalisme dengan memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, teknologi modern, dan standar internasional untuk meningkatkan kapasitas anggota kepolisian di semua tingkatan," beber dia.

Keempat, lanjut Hargens, perbaikan hubungan dengan masyarakat melalui community policing, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan yang responsif, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja kepolisian. Kelima, reformasi sistem hukum internal. Terakhir, sistem evaluasi kinerja yang objektif dengan mngembangkan indikator kinerja yang terukur, berbasis pada kepuasan publik dan efektivitas penegakan hukum, bukan hanya pada angka statistik yang mudah dimanipulasi.(H-2)