Pemkot Denpasar Targetkan Angka Kemiskinan di Bawah 2% pada 2030

Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa bersama para peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) tahun 2025, Selasa (9/12).(Dok Pemkot Denpasar)

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyatakan komitmen kuat untuk menekan angka kemiskinan hingga mencapai target 1,95% pada tahun 2030 mendatang. 

Target ambisius ini dicanangkan setelah Denpasar berhasil menanggulangi dampak fluktuasi angka kemiskinan yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Denpasar sempat naik pada 2021 dan 2022 akibat pandemi. Namun, pascapandemi, angka tersebut mulai menurun secara perlahan, hingga pada 2025 ini tercatat mencapai 2,16%.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, mengakui penurunan tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan agar tidak lengah, sebab semakin kecil angka kemiskinan, semakin tinggi upaya yang diperlukan untuk menurunkannya.

“Maka dari itu, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen kuat untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai target 1,95% di tahun 2030,” tegas Arya Wibawa saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) tahun 2025 di Gedung Sewaka Dharma, Selasa (9/12).

Arya Wibawa menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur, selaras dengan misi Pemkot Denpasar. Ia menyebut kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

"Kemiskinan memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga permasalahan keamanan," jelasnya.

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Arya Wibawa berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Denpasar. (RS/P-5)