PDIP: Penangkapan Aktivis Lingkungan Preseden Buruk bagi Demokrasi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira(Antara/HO-DPR RI)

FRAKSI PDIP di DPR RI menilai penangkapan dan penahanan terhadap Adetya Pramandira (Dera), Fathul Munif, dan sejumlah aktivis lingkungan lainnya sebagai preseden berbahaya bagi demokrasi, kebebasan sipil, dan perjuangan lingkungan hidup di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira.

“Jika aktivis lingkungan dipenjara karena bersuara, maka yang sedang dipidanakan bukan individu melainkan hak rakyat atas lingkungan yang sehat,” kata Andreas dalam keterangan yang diterima, Selasa (9/12).

Andreas menyoroti penetapan tersangka tanpa pemeriksaan, penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, serta pengabaian asas legalitas, yang menurutnya menunjukkan pola kriminalisasi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Ia menambahkan bahwa Dera dan Munif adalah pegiat lingkungan yang seharusnya dilindungi oleh ketentuan anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Lingkungan Hidup, bukannya dibungkam karena keberpihakan mereka terhadap warga yang memperjuangkan ruang hidup.

Polisi menahan Dera dan Munif terkait dugaan penghalangan usaha pertambangan. Aktivis lain dari Pegunungan Kendeng, Gunretno, juga diperiksa oleh kepolisian.

Kuasa hukum Dera dan Munif, Nasrul Saftiar Dongoran, menilai penangkapan dan penahanan itu terkesan dipaksakan karena tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan kliennya. Meski demikian, keduanya tetap gigih menyuarakan pembelaan terhadap isu lingkungan meski mengalami tekanan psikologis di tahanan.

Penahanan ini menarik perhatian banyak kalangan. Lebih dari 200 surat permohonan penangguhan penahanan telah diajukan oleh tokoh agama, akademisi, aktivis, hingga organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Ubaidullah Shodaqoh, juga mengajukan permohonan penangguhan, menekankan bahwa Dera dan Munif vokal dalam isu lingkungan dan hak rakyat, serta belum memiliki catatan kriminal.

Sementara itu, Polrestabes Semarang mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan Dera dan Munif yang diajukan oleh sejumlah tokoh lintas agama dan akademisi di Ibu Kota Jawa Tengah itu.

"Surat sudah masuk ke Kapolrestabes, akan kami kaji dulu," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena di Semarang, dikutip dari Antara, Sabtu (6/12). (Ant/P-4)