Optimalisasi Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Manthovani bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) Optimalisasi Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih di Wantilan TMP Desa Penglipuran, Kabupa(Istimewa)

JAKSA Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Manthovani bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) Optimalisasi Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih di Wantilan TMP Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali.

Pemilihan Desa Penglipuran sebagai lokasi kegiatan memiliki makna strategis. Desa wisata ini merupakan Desa Binaan Kejaksaan Negeri Bangli. Status ini menegaskan posisi Penglipuran sebagai percontohan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas dan sadar hukum di bawah pendampingan Korps Adhyaksa.

Dalam arahannya, Reda menegaskan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan implementasi strategis dari Astacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Ia menyoroti tren kasus korupsi dana desa yang mencapai 477 kasus pada tahun 2025, angka yang harus ditekan drastis melalui pengawasan preventif yang ketat.

"Untuk itu, diperlukan kerja sama kolaboratif antara kejaksaan, kementerian/lembaga, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan yang lebih masif, melekat langsung pada sasaran," ujarnya dalam keterangan resmi. 

Selain itu, lanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan pengisian Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding, khususnya terkait pelaporan pekerjaan, aset desa, pendistribusian pupuk, Koperasi Merah Putih, jaga budaya, dan lain sebagainya. Hal itu dianggap sebagai instrumen pengendali yang akurat, transparan, dan akuntabel sehingga semakin berkurang kepala desa yang terjerat kasus korupsi.

"Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai mitra strategis agar pembangunan desa berjalan <i>on the track. Kami mengawal agar Inpres No 17/2025 tentang Koperasi Merah Putih berjalan efektif dan bebas korupsi," imbuh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi langkah progresif Kejaksaan Tinggi Bali. Menurutnya, sinergi antara Jaga Desa dan penguatan Koperasi Merah PuKh adalah kunci kemandirian ekonomi masyarakat desa yang berintegritas.

Acara diakhiri dengan penyerahan CSR berupa bantuan perangkat laptop untuk operasional koperasi, pemukulan kentongan, serta peninjauan langsung stand UMKM di dalam kawasan Desa Wisata Penglipuran. (E-1)