MK Sarankan UU Tipikor Dirumuskan Ulang

MAHKAMAH Konstitusi mendorong pembentuk undang-undang untuk segera mengkaji secara komprehensif dan membuka peluang perumusan ulang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dorongan tersebut termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, Rabu, 17 Desember 2025.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan bahwa perumusan norma sanksi pidana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025–2029.

“Maka melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan kajian...