Menteri PKP dan Menteri Hukum Rampungkan Pembahasan UU Perumahan

Pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.(Dok. Kemen PKP)

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tengah memfinalisasi rancangan Undang-Undang Perumahan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah.

Maruarar menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan memperdalam sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyediaan perumahan di Indonesia.

“Kami membahas berbagai substansi penting, mulai dari persoalan lahan, skema pembiayaan, hunian berimbang, hingga Corporate Social Responsibility (CSR). Kami juga telah berdiskusi dengan Satgas Perumahan yang dipimpin Pak Hashim Djojohadikusumo terkait rumah susun dan rumah subsidi. Semua aspek kami pelajari agar sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar Maruarar dilansir dari Antara, Selasa (9/12).

Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berlandaskan hukum yang jelas.

Pertemuan resmi antara Maruarar dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penyusunan regulasi kunci di sektor perumahan, khususnya Undang-Undang Perumahan yang tengah dibahas pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui dialog bersama berbagai pemangku kepentingan industri perumahan. Ia menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Kementerian Hukum.

“Terima kasih kepada Pak Menteri Hukum yang langsung bergerak cepat. Besok kami akan berdiskusi dengan asosiasi perumahan, para pengembang, BUMN, hingga Perumnas untuk menghimpun masukan terkait aturan rumah susun,” katanya.

Ia memastikan proses penyusunan aturan berlangsung inklusif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mendukung percepatan regulasi perumahan.

“Kami mendukung sepenuhnya. Regulasi terkait penyediaan rumah layak bagi MBR wajib kami kawal, termasuk percepatan penyelesaian UU Perumahan. Ini merupakan program Presiden, dan kami siap memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.

Pertemuan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Hukum mencerminkan semangat gotong royong untuk menghadirkan layanan perumahan yang lebih baik di seluruh Indonesia.(Ant/Z-10)