Menhan Sjafrie Sebut 80 Persen Timah Dibawa ke Luar Negeri, DPR: Negara tak Boleh Diam

Ilustrasi: Foto udara Kapal Isap Produksi (KIP) saat proses penambangan bijih timah di perairan Laut Cupat Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung(ANTARA FOTO/Andri Saputra)

ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan nyata untuk menyelidiki dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bahwa sekitar 80 persen timah Indonesia dibawa ke luar negeri tanpa membayar pajak. Menurut Nasir Djamil, jika hal tersebut merupakan kejahatan, negara tidak boleh berdiam diri.

"Kalau itu kejahatan maka negara tidak boleh diam. Harus ada tindakan nyata untuk menyelidiki pernyataan Menhan Syafiie tersebut. Jangan sampai negara diposisikan sebagai NATO atau not action talking only," kata Nasir, melalui keterangannya, Kamis (11/12).

Ia mengatakan, korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) telah lama menjadi rahasia umum. Kekayaan alam Indonesia dinilainya menjadi "bancakan" korporasi yang disebutnya tidak nasionalis.

"Korupsi di sektor SDA sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Kerap juga melibatkan orang-orang penting di pemerintahan dan punya kewenangan untuk mengambil keputusan," tambahnya.

Nasir mendesak pemerintahan Prabowo mengambil sikap tegas untuk menyelamatkan uang negara yang dibawa lari oleh koruptor sektor SDA.

"Sudah saatnya pemerintahan Prabowo mengambil sikap dan tindakan tegas menyelamatkan uang negara yang telah dibawa lari oleh koruptor sumber daya alam. Pemulihan keuangan negara di sektor sumber daya alam menjadi keharusan," ujarnya.

Setelah pemulihan, Nasir Djamil meminta pemerintah segera melanjutkan dengan langkah pencegahan dan intervensi pada titik-titik yang berpotensi terjadinya kejahatan pajak di sektor tersebut. (M-3)