Laboratorium Karbon Digital, Inovasi untuk Mengembangkan Pasar Karbon di Indonesia

Wali Kot Bandung Muhammd Farhan dalam Konferensi Karbon Digital 2025 di Kampus ITB(ISTIMEWA)

KONFERENSI Karbon Digital (Carbon Digital Conference/CDC) 2025 telah digelar pada 8–10 Desember 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Acara ini menjadi ajang strategis yang menampilkan kemajuan teknologi digital yang dapat mendorong dampak lingkungan positif di berbagai sektor.

Dengan mengusung tema ‘Menggagas Ulang Pasar Karbon Indonesia: Inovasi Digital untuk Integritas Global’, CDC2025 berhasil menarik lebih dari 450 peserta dari 10 negara, melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan startup teknologi iklim.

Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga, menyatakan, CDC2025 bukan hanya sebuah konferensi, tetapi forum kolaborasi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai nilai karbon.

"Kami bangga acara ini berjalan sukses dan menjadi wadah untuk menyampaikan kebijakan, regulasi, serta inovasi yang akan memperkuat integritas pasar karbon Indonesia. Momentum ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam solusi iklim global," paparnya.

Sebagai knowledge partner di CDC 2025, Yulianna Sudjonno, Partner sekaligus Sustainability Leader PwC Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah menunjukkan progress yang signifikan tahun ini dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa negara dan organisasi pengembang standar internasional.

"Kini saatnya seluruh ekosistem, baik pemerintah, penyedia pembiayaan, pengembang proyek, hingga pelaku pasar, melanjutkan upaya tersebut untuk membangun kredit karbon berkualitas tinggi di Indonesia. CDC 2025 menjadi katalis penting untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap langkah memenuhi standar global serta memberikan nilai nyata bagi ekonomi hijau,” tambahnya.

Inovasi

Pasar karbon di Indonesia harus terus dikembangkan melalui inovasi karbon digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, sudah saatnya Indonesia memiliki laboratorium karbon digital.

Lebih jauh, Riza Suarga mengatakan laboratorium karbon digital penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca.

Selain itu, lanjut dia,  laboratorium ini akan membantu meningkatkan akurasi dan transparansi data emisi, sehingga Indonesia dapat lebih efektif dalam mengurangi emisi dan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan.

“Laboratorium karbon digital juga akan membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim,” tandasnya, seusai penandatanganan Komitmen Bersama dengan Indonesia Carbon Trade Association oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Carbon Digital Conference (CDC) 2025 di Aula Barat ITB, Kota Bandung.

Riza mengungkapkan, penandatanganan ini dilakukan sebagai landasan pengembangan inovasi karbon digital dan pasar karbon di tingkat kota.  

Menurut dia, dengan adanya Laboratorium Karbon Digital, Indonesia dapat meningkatkan akurasi data emisi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan iklim dan meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

“Hal ini akan membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi perubahan iklim,” jelasnya.

Bandung siap

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan  Bandung siap untuk menjadi pilot project dalam pembuatan laboratorium karbon digital pertama di Indonesia.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi. Jika prototipe berhasil, kami tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” tandasnya.

Menurut dia, Bandung memiliki urgensi untuk segera mengembangkan skema ekonomi karbon, terutama karena tantangan besar terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Kota dengan densitas penduduk tinggi ini menghadapi keterbatasan lahan yang membuat target 30% ruang terbuka hijau sebagaimana amanat undang-undang menjadi sulit tercapai.

Farhan juga menyebut adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare yang dapat dikembangkan sebagai modal lingkungan (natural capital). Area ini dinilai dapat berkontribusi besar terhadap skema ekonomi karbon di masa mendatang.

Carbon Digital Conference 2025, tambahnya, menandai perubahan penting dalam arah pembangunan Kota Bandung. Dari pendekatan konservatif lingkungan menjadi model ekonomi hijau berbasis teknologi digital, insentif karbon, dan kolaborasi global.