Kasus Terra Drone, Yayat Supriyanta: Audit Keselamatan Gedung Jakarta tidak Jelas, Pemprov Harus Umumkan Mana yang tak Layak

Ilustrasi(ANTARA/Naufal Khoirulloh)

PENGAMAT Tata Kota Yayat Supriyanta menegaskan pemerintah perlu segera membuka data bangunan yang belum mengantongi sertifikasi layak fungsi, terutama setelah rangkaian kebakaran gedung terjadi di Jakarta. 

"Pertanyaannya sederhana: siapa yang melakukan audit mitigasi kebakaran pada gedung-gedung ini? Dan apakah sertifikasi layak fungsi sudah dilakukan atau belum?” ujar Yayat saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (9/12).

Menurut dia, aturan tentang keselamatan bangunan sudah diatur jelas dalam PP 16/2021 sebagai turunan UU 28/2002. 

Sertifikasi layak fungsi mencakup deteksi cepat kebakaran, sistem pemadaman, hingga keberadaan jalur evakuasi yang aman. Namun, realitasnya banyak gedung tidak bisa menunjukkan dokumen ini saat insiden terjadi.

Yayat mempertanyakan kapasitas lembaga yang seharusnya memeriksa gedung-gedung lama di Jakarta, yang sebagian besar berusia 20–30 tahun. 

"Kalau Dinas Cipta Karya dan Dinas Gedung harus melakukan audit, apakah mereka punya tenaga ahli cukup? Kalau Pemadam Kebakaran, tugasnya berbeda. Nah, sekarang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?” kata dia.

Ketiadaan audit berkala, sambung Yayat, membuat publik tidak tahu bangunan mana yang rawan dan mana yang aman. 

Ia mendesak Pemprov DKI mempublikasikan daftar gedung yang sudah dan belum tersertifikasi sebagai bentuk transparansi.

“Pemilik gedung harus berani menjelaskan bahwa bangunannya aman, sudah diaudit. Begitu juga penyewa. Mereka berhak tahu bangunan tempat mereka bekerja memiliki risiko atau tidak,” kata dia.

Menurutnya, tanpa audit menyeluruh dan keterbukaan informasi, kebakaran akan terus terulang karena pemerintah tidak memiliki peta risiko. 

"Ini bukan sekadar dokumen, tapi jaminan keselamatan ribuan orang yang bekerja dan tinggal di gedung-gedung Jakarta,” ucap Yayat. (H-2)