Jimly: Perpol Penempatan Polisi Bisa Digugat ke MA

KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang memberi ruang polisi aktif menempati jabatan di 17 kementerian/lembaga bisa dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan uji materi atau judicial review (JR). Hal itu bisa dilakukan bila perpol itu dianggap bertentangan dengan undang-undang (UU).

"MA itu punya kewenangan JR. Menguji peraturan di bawah UU terhadap UUD. Kalau ada yang mengatakan perpol bertentangan dengan UU, itu bawa ke MA," kata Jimly di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.

Jimly mengatakan perpol ini mudah untuk dicari kesalahannya. Menurut dia, pada bagian pertimbangan perpol ada yang tidak tepat, yaitu tidak menyebut putusan MK. Artinya, kata Jimly, perpol ini tidak merujuk putusan MK. 

...