Iuran Dewan Perdamaian Trump Dipersoalkan, Dana Dinilai Lebih Mendesak untuk Rakyat

Presiden Prabowo (kiri) Donald Trump (kanan).(Biro Sekretariat Presiden)

KEPUTUSAN pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam iuran Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik, terutama di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih menghadapi tekanan dan kebutuhan rehabilitasi wilayah terdampak bencana alam di dalam negeri.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Menurutnya, alokasi dana negara seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan langsung rakyat, bukan untuk agenda geopolitik global yang manfaatnya bagi Indonesia dinilai minim.

"Tampaknya Pak Prabowo faham bahwa dunia ini secara riil berupa dunia yang disiapkan untuk tiga negara adidaya, AS nomor satu, Tiongkok dan Rusia yang punya lingkup pengaruh, sementara negara-negara lain hanya menjadi alat untuk ditaklukkan dan dimanipulasi," kata Suzie dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/2).

Suzie menilai, sejarah Indonesia justru menunjukkan peran penting dalam menawarkan inovasi dalam konflik internasional melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip tersebut, kata dia, lahir dari pengalaman menghadapi dua kutub kekuatan global yang saling berkonflik.

"Sesungguhnya pengalaman sejarah bangsa kita adalah memperkenalkan inovasi baru bagi konflik internasional. Kita kembangkan gagasan bebas aktif dalam menghadapi dua kubu yang berkonflik," sebutnya.

Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.

"Dalam konteks suasana kawasan yang rawan konflik, kita bangun ASEAN dan menjaga kawasan agar menjadi pengimbang dalam perseteruan apa pun yang terjadi," lanjut Suzie.

Terkait isu Palestina, Suzie menyatakan Indonesia seharusnya lebih konsisten mendorong solusi dua negara melalui jalur multilateral yang kredibel.

"Sesungguhnya untuk menjaga terwujudnya two states solution, kita sebaiknya bersama Macron dengan New York Declaration-nya," ujarnya.

Suzie juga mengkritik pendekatan politik yang dilandasi kekhawatiran terhadap ancaman ekonomi, seperti tarif tinggi dari Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia justru memiliki posisi tawar strategis.

"Ketakutan akan tarif 200% negara-negara lain tetap tidak patuh pada permintaan Trump. Kita punya posisi negosiasi dengan critical minerals yang telah dikehendaki Amerika Serikat," tegasnya.

Ia menilai Indonesia tidak semestinya mengambil langkah politik luar negeri hanya untuk menyenangkan pihak tertentu.

"Tidak layaklah kalau kita sekadar ingin menyenangkan Donald Trump dan Raja Abdullah yang minta Indonesia agar turut menjaga negerinya yang akan dicaplok Israel demi the Greater Israel. Indonesia harus berani memilih sesuai dengan hakekat kepribadiannya," papar Suzie.

Menurutnya, kepercayaan diri nasional menjadi kunci.

"Rasa percaya diri harus terus dikembangkan agar rakyat memperoleh sinyal yang tepat untuk memelihara keamanan bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Suzie menyoroti besarnya nilai iuran yang mencapai 1 miliar dolar AS, yang menurutnya berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor vital.

"Jelas satu miliar dolar bukan angka yang kecil dalam keuangan negara yang sedang mengalami depresi karena hampir mencapai patokan anggaran yang tidak boleh dilampaui oleh penguasa negeri," katanya.

Ia mengingatkan bahwa rakyat Indonesia masih sangat membutuhkan investasi besar di bidang pendidikan.

"Rakyat kita perlu pendidikan yang terbaik untuk memperkuat rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan perebutan sumber daya mineral yang sudah mendekati definisi imperialisme klasik," ujar Suzie.

Menurut Suzie, tantangan global saat ini telah memasuki era kecerdasan buatan yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

"Dana negeri ini sebenarnya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dalam keadilan. Kunci utama adalah proses pendidikan dan pencerahan karena dunia sudah memasukkan alam artificial intelligence yang membutuhkan keahlian dan kemampuan abstraksi tingkat tinggi," katanya.

Ia memperingatkan risiko jangka panjang jika negara gagal mempersiapkan SDM unggul.

"Kalau tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu, kita sudah akan merasakan penjajahan lahir batin itu sebagai suatu keniscayaan dan lestari," ujarnya.

Terkait manfaat konkret keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut, Suzie menilai hampir tidak ada keuntungan signifikan.

"Tidak banyak manfaatnya bagi Indonesia karena menghadapi seorang Ketua yang bisa menerima atau menolak secara random, tidak ada satu negara pun mampu mengubah keinginan Ketua Dewan. Juga kepemimpinannya mayoritas pro kaum Zionis," tegasnya.

Ia bahkan menyebut inisiatif tersebut sebagai bagian dari strategi kelompok elite global.

"Ini adalah sebuah siasat kaum kaya Amerika Serikat untuk mengambil dana dari negara mayoritas Muslim agar membantu lenggengnya rencana jangka panjang kaum Zionist," kata Suzie.

Menurutnya, arah kebijakan global yang didorong Dewan tersebut cenderung melanggengkan tata kelola dunia berbasis kapitalisme keuangan.

"Kita seakan-akan ingin membantu melanggengkan bentuk world governance yang dicita-citakan para pemilik bank dan keuangan internasional untuk mengatur dunia seperti layaknya bisnis internasional yang mengutamakan finance capitalism yang kurang manusiawi," ujarnya.

Suzie menegaskan bahwa keuangan negara harus sepenuhnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Keuangan Indonesia wajib ditujukan untuk membawa rakyat menikmati hasil kemerdekaan. Tugas penguasa bukan sekadar mengantarkan rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan lalu mendustakan semua arah yang dipilih," lanjutnya.

Ia menutup dengan peringatan keras agar Indonesia tidak membuka celah dominasi asing.

"Jangan buka pintu agar negara dikelola bangsa asing yang akan menjarah seperti kapitalis Tiongkok dan Zionist internasional," pungkas Suzie. (Fer/P-3)