Gapasdap: Kemacetan di Merak–Bakauheni saat Nataru Akibat Keterbatasan Dermaga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GABUNGAN Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai akar persoalan kemacetan yang hampir selalu terjadi pada setiap event Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran di Merak–Bakauheni adalah keterbatasan infrastruktur pelabuhan, khususnya jumlah dan kualitas dermaga.

Menurut Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal yang memiliki izin operasi tidak dapat dioptimalkan kapasitas muat dan jam operasinya.

“Masalah macet di Merak–Bakauheni bukan kekurangan kapal. Kapalnya justru sudah terlalu banyak. Masalahnya adalah keterbatasan dermaga, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Ini fakta lapangan yang tidak bisa lagi dipungkiri,” ujarnya, Minggu (14/12/2025), merespons pernyataan anggota Komisi V DPR yang menyebut kemacetan di Merak–Bakauheni setiap momen Nataru serta Lebaran karena faktor kapal.

Dia melanjutkan berbagai masukan, rekomendasi teknis, dan peringatan berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi V DPR. Namun, sampai saat ini belum ada langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, terutama penambahan dermaga.

Khoiri menyebut saat ini terdapat sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan Merak–Bakauheni. Namun, akibat keterbatasan jumlah dermaga, hanya sekitar 28 kapal per hari atau sekitar 30% yang dapat beroperasi. Sisanya terpaksa menganggur dan menunggu giliran jadwal sandar.

Akibat kondisi tersebut, kata Khoiri, waktu operasi kapal per bulan hanya sekitar 11 hari, jauh dari kondisi ideal. “Kapal dipaksa off, tetapi biaya tetap berjalan. BBM untuk mesin standby, kru kapal wajib siaga 24 jam, perawatan kapal, hingga risiko kerusakan akibat kapal lama tidak beroperasi tetap harus ditanggung. Ini realitas yang sering tidak dipahami pembuat kebijakan,” kata Khoiri.

Jika jumlah dermaga mencukupi, jelas Khoiri, kapal-kapal yang saat ini tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali, sehingga kapasitas angkut dapat meningkat hingga sekitar 150% daripada kondisi eksisting, tanpa perlu menambah kapal baru.

Selain kuantitas, kualitas dermaga perlu dibenahi serius. Beberapa dermaga di Pelabuhan Merak butuh penambahan dan penguatan breakwater, karena sering terjadi kegagalan sandar akibat gelombang dan arus."Di sisi lain, ada dolphin dermaga yang roboh dan hingga kini belum diperbaiki. Kondisi ini membahayakan keselamatan pelayaran," ucapnya.

Terkait usulan pengoperasian kapal-kapal berkapasitas besar, kata Khoiri, sebenarnya telah diterapkan pada angkutan Lebaran terakhir dan terbukti berhasil tanpa menimbulkan kemacetan.

Namun dalam kondisi operasional harian normal, kehadiran kapal-kapal kecil tetap dibutuhkan mengingat rata-rata tingkat keterisian hanya sekitar 35%.

Selain itu, perlu dipahami angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi. Penggunaan kapal besar dengan tingkat keterisian rendah justru akan menimbulkan pemborosan BBM dan ketidakefisienan operasional. “Jika kapal besar dioperasikan dengan tingkat keterisian hanya 35%, akan terjadi pemborosan BBM subsidi. Ini tidak sehat secara ekonomi dan kebijakan energi,” ucapnya.

Khoiri tidak ingin setiap tahun operator terus ditekan, sementara akar masalahnya tidak pernah disentuh secara serius. “Negara harus hadir melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai, bukan hanya melalui pengaturan operasional sementara yang bersifat tambal sulam,” tegasnya.

Khoiri menambahkan Gapasdap siap duduk bersama pemerintah dan DPR untuk membahas solusi yang realistis, teknis, dan dapat segera dieksekusi, demi kepentingan masyarakat, keselamatan transportasi nasional, dan keberlangsungan dunia usaha.(H-2)