DPR Desak Reforma Agraria Jadi Kunci Kedaulatan Pangan

Ilustrasi: petani menanam bibit(MI/Kristiadi)

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mendesak pemerintah untuk mengubah paradigma kebijakan pangan nasional dengan menempatkan petani sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima program. Menurut Azis, cita-cita kedaulatan pangan akan terus menjadi slogan jika tidak didukung oleh implementasi reforma agraria yang berkeadilan.

Azis, yang juga Anggota Pansus Agraria DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menekankan bahwa menjadi subjek berarti petani harus memiliki hak yang jelas atas tanahnya, kepastian tenurial, dan posisi tawar yang kuat di pasar.

"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar, dan benar-benar menikmati nilai tambah dari kerja kerasnya," ujar Azis melalui keterangannya, Sabtu (13/12).

Azis menyoroti data produksi padi di Jawa Tengah yang strategis sebagai penopang pangan nasional. Meskipun produktivitas cenderung meningkat, ancaman terhadap luas lahan panen tetap menjadi masalah serius. Ia mencontohkan data BPS di Jawa Tengah, luas panen pada 2024 sempat turun menjadi 1,55 juta hektare dari 1,64 juta hektare pada 2023, meski tahun 2025 diproyeksikan naik kembali.

"Pesannya jelas, produktivitas saja tidak cukup bila lahan makin terdesak, ongkos produksi membengkak, dan petani tidak punya kepastian usaha," katanya.

Ia mengingatkan, program pangan skala besar, termasuk Food Estate, semestinya berjalan beriringan dengan reforma agraria. Tanpa pembenahan struktur penguasaan tanah, proyek pangan berisiko memperlebar konflik agraria, menyingkirkan petani kecil, dan menambah tekanan ekologis.

Azis menekankan bahwa agenda ketahanan pangan tidak boleh terpisah dari agenda lingkungan dan mitigasi bencana, terutama di wilayah pegunungan yang rawan longsor seperti Wonosobo, Magelang, dan Purworejo. Selain itu, Azis mendorong kebijakan pangan yang tidak hanya fokus pada padi (padi-sentris), melainkan juga memperkuat potensi hortikultura sebagai strategi menjaga pendapatan petani.

Ia mendesak pemerintah untuk mengambil empat langkah konkret agar kebijakan pangan lebih membumi. Pertama, reforma agraria harus benar-benar menyentuh petani kecil, yaitu melalui kepastian hak atas tanah, pencegahan alih fungsi lahan produktif, dan penataan kemitraan agar tidak timpang.

Kedua, program pangan berskala besar harus menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama. Bukan sekadar buruh, tetapi pemilik manfaat, dengan skema pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar yang jelas. Ketiga, infrastruktur dasar pertanian harus diperkuat, mulai dari irigasi, embung, jalan tani, gudang, pengering, sampai alat pascapanen, terutama di wilayah yang medannya berat dan rawan bencana.

"Keempat, perlindungan lingkungan harus jadi satu paket dengan agenda pangan. Konservasi lereng, perbaikan tata air, dan pengendalian risiko longsor wajib masuk perencanaan program. Termasuk untuk daerah-daerah di Wonosobo yang irigasinya sudah kering, revitalisasi perlu diprioritaskan."

"Bila petani ditempatkan sebagai subjek, kebijakan pangan akan lebih inklusif, lebih kuat, dan lebih tahan guncangan," pungkasnya.(M-2)