DPR Bantah Klaim Bahlil soal 97 Persen Listrik di Aceh Sudah Kembali Normal

Banjir di Aceh Tamiang.(Dok. Antara)

ANGGOTA DPR RI dari Dapil Aceh Ruslan M Daud membantah klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen suplai listrik di Aceh telah kembali normal. Ruslan meminta Kementerian ESDM mempercepat pemulihan jaringan listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatra.

“Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujar Ruslan melalui keterangan tertulis, Kamis (11/12).

Anggota Komisi V DPR RI itu menyampaikan bahwa ketiadaan listrik membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lambat dan membebani masyarakat. Pelayanan publik, termasuk administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat beroperasi secara normal.

“Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Selain itu, pemadaman listrik berdampak pada akses air bersih karena banyak pompa air tidak dapat beroperasi. Sejumlah SPBU juga belum berfungsi karena jaringan listrik belum pulih. Hanya beberapa SPBU yang tetap beroperasi dengan genset yang menyala terbatas.

Ruslan menambahkan bahwa proses evakuasi warga terdampak turut terhambat akibat minimnya penerangan dan terbatasnya alat komunikasi. Relawan dan aparat di beberapa lokasi kesulitan memetakan daerah yang masih terisolasi karena jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.

“Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak. (H-3)