Debit Air Sungai Cikapundung Naik, Pemkot Bandung Mulai Lakukan Mitigasi

Debit air Sungai Cikapundung mulai naik hingga 2 meter.(Dok.Istimewa)

MENINGKATNYA debit air Sungai Cikapundung membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai melakukan upaya mitigasi saat cuaca ekstrem sebab jika meluap, banjir bakal menerjang beberapa permukiman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung telah melakukan pemantauan bahwa debit air sungai yang melewati Kota Bandung itu meningkat dengan ketinggian 2 meter saat musim hujan.

Beberapa wilayah yang berpotensi terdampak banjir jika air Sungai Cikapundung meluap di antaranya Braga, Tamansari, Gedebage dan Pagarsih. Sehingga dengan kondisi ini BPBD Kota Bandung terus melakukan upaya pemantauan.

“Kami mulai tangani tapi, Pemkot Bandung tidak mungkin bisa melakukan pencegahan kenaikan permukaan air tanpa bekerja sama. Tidak mungkin kita bisa melakukan pencegahan itu sendiri. Jadi hal yang bisa dilakukan sekarang adalah pembenahan saluran air seperti yang dilakukan di Chiampelas, termasuk akan segera mengeluarkan surat edaran untuk membongkar bangunan di bantaran Sungai,” ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Senin (8/12).

Menurut Farhan, opsi lain yang akan dilakukan agar warga di titik rawan tidak terdampak jika air Sungai Cikapundung meluap hingga terjadi banjir, pemkot akan melakukan relokasi sementara bagi warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

“Sifatnya relokasi sementara, jadi artinya ada tempatnya dulu. Karena kalau langsung relokasi ke Rusun Rancacili, kasihan anak-anak sekolah di sekitar sana. Kebayang kan, tinggal di Rancacili tapi sekolah di Isola, jauh,” bebernya.

Farhan mengatakan, warga yang berpotensi terdampak itu akan direlokasi ke tempat yang lebih aman seperti kontrakan, sehingga untuk biayanya sudah ada beberapa pihak yang akan membantu. Dikontrakkan sama dermawan. Sudah ada beberapa dermawan yang memberi bantuan untuk kontrakan. 

TUNDA PERJALANAN DINAS
Masih terkait dengan cuaca ekstrem, Pemkot Bandung, lanjut Farhan, memastikan akan menunda semua perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh pejabat dan perangkat daerah selama selama periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026. Kebijakan tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 000.2.3/9633/SJ tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Kami patuh dan mendukung penuh arahan Mendagri. Pejabat pemkot wajib siaga di Kota Bandung untuk memastikan layanan publik berjalan optimal selama natal dan tahun baru (nataru). Kebijakan tersebut juga sebagai langkah untuk menjaga stabilitas keamanan, pelayanan publik dan pengendalian inflasi selama momen nataru,” tuturnya.

Dalam SE Mendagri tersebut kata Farhan, kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat pemerintah daerah diminta untuk menunda perjalanan luar negeri, kecuali untuk kegiatan esensial seperti tugas negara penting atau keperluan pengobatan. Sementara untuk rekomendasi perjalanan dinas luar negeri yang telah terbit diminta untuk ditinjau kembali agar dilakukan pembatalan atau penjadwalan ulang.

“Ini masa yang krusial, jadi semua harus tetap berada di tempat tugas dan kebijakan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam menghadapi libur panjang, sehingga kehadiran aparat pemerintahan di lapangan menjadi kunci menjaga stabilitas kota selama libur nataru.Kita tidak ingin pelayanan terganggu hanya karena pejabat sedang berada di luar negeri,” sambungnya.(E-2)