Bongkar Muat Kapal di Sejumlah Pelabuhan Molor, Biaya Logistik Kian Mahal

Ilustrasi(ANTARA)

KETERLAMBATAN waktu sandar dan bongkar muat kapal kembali menjadi sorotan ditengah meningkatnya arus logistik pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026. Sejumlah kapal yang tiba di beberapa pelabuhan harus menunggu 5-6 hari untuk dapat sandar dan melakukan bongkar muat barang. Buruknya layanan bongkar muat di pelabuhan diduga akibat peralatan yang dan sering rusak sehingga produktivitasnya terjun bebas.  

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Sebastian Wibisono mengatakan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya proses kapal sandar dan bongkar muat menjadi lebih lama. Kalau biasanya maksimal 3 hari, sekarang bisa sampai 6 hari, sehingga menyebabkan shortage container (kekurangan kontainer).

“Saya melihat beberapa kapal menunggu pembongkaran lebih lama. Kalau biasanya maksimal 3 hari, sekarang bisa sampai 6 hari. Ini karena beberapa alat bongkar muat atau crane sudah tua, misalnya di Terminal Peti Kemas (TPK) Nilam, dan TPK Mirah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (2/2). 

Seharusnya, lanjut Sebastian, PT Pelindo segera melakukan peremajaan alat  bongkar muat di berbagai terminal karena beberapa alat sudah tua sehingga proses bongkar muat menjadi lebih lama. Idealnya jumlah Container Processing Area (CPA) per jam 30-40 kontainer, sekarang hanya mampu menangani 10 kontainer. Melalui peremajaan alat, maka proses bongkar muat bisa lebih cepat.

Sebastian menambahkan akibat molornya proses bongkar muat, pengiriman barang juga terkendala, karena terjadi kelangkaan kontainer atau shortage di beberapa pelabuhan. Sementara perusahaan-perusahaan forwarder yang sudah memiliki jadwal pengiriman barang yang sudah pasti, menjadi molor pengangkutannya. 

“Saya mengirim bahan baku pupuk ke Sampit, sejak Desember sudah sulit dapatkan kontainer kosong. Pengiriman baru bisa dilakukan Januari 2026, itupun hanya sebagian,” ujar Sebastian. 

Dia mengungkapkan, biasanya rata-rata tiap hari mendapatkan 20-40 kontainer, sekarang hanya dapat 10 kontainer. Dengan 40 kontainer pihaknya dapat mengirimkan sebanyak 1.000 ton per hari.  Kini, dengan hanya dapat 10 kontainer, maka hanya 250 ton yang bisa segera terkirim.

Ketua DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Surabaya Steven H. Lesawengen mengatakan keterlambatan penanganan bongkar muat kapal juga terjadi di TPK Berlian, Tanjung Perak Surabaya.
“Keterlambatan penanganan bongkar muat kapal di TPK Berlian Pelabuhan Tanjung Perak karena alat belum siap,” ungkapnya.

Manajemen TPK Berlian, dan TPK Mirah belum memberikan komentar meski sudah dihubungi media. Manajemen TPK Nilam Tanjung Perak menampik adanya kerusakan alat bongkar muat di terminal tersebut. 

Perwakilan Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Komang menjelaskan bahwa keterlambatan kapal sandar dan bongkar muat masih dalam batas kewajaran dan dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama cuaca.

 “Keterlambatan ini wajar terjadi karena faktor cuaca yang tidak menentu. Sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa agar kondisi ini dapat diantisipasi,” ujar Komang.

Komang mengakui bahwa trafik kapal dan bongkar muat pada periode Desember hingga Januari meningkat tajam. Lonjakan ini seiring dengan tingginya aktivitas distribusi barang menjelang akhir tahun dan awal tahun. 

“Traffic di bulan Desember sampai Januari memang naik. Ditambah lagi faktor cuaca yang kurang bersahabat, sehingga proses pelayanan menjadi terhambat,” katanya.

Untuk menekan dampak keterlambatan sekaligus menjaga kelancaran arus barang, TPKS menyiapkan langkah antisipatif dalam waktu dekat.

Komang menyebutkan bahwa pihaknya berencana menambah sejumlah peralatan pendukung bongkar muat. Yakni akan menambah 4 kontainer crane dan penambahan dermaga sepanjang 275 meter, serta beberapa penambahan area stacking. 

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas terminal dan mempersingkat waktu tunggu kapal. Dengan demikian, pasokan kontainer ke relasi dapat kembali lancar, biaya operasional pelayaran lebih terkendali, dan tekanan terhadap biaya logistik nasional dapat diminimalkan.

“Pelabuhan adalah kunci sistem logistik yang efisien ke banyak wilayah di Indonesia. Jika layanan pelabuhan buruk, daya saing akan menurun, biaya menjadi tinggi dan harga barang-barang ke konsumen menjadi semakin mahal,” tegas Sebastian. (H-2)