Bencana Sumatera, Pidana-Perdata Perusahaan Tetap Berjalan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup menyatakan penegakan hukum pidana terhadap 28 perusahaan yang terbukti melanggar izin pemanfaatan hutan di Sumatera diserahkan kepada Kepolisian RI. Izin perusahaan itu dicabut karena diduga turut menjadi penyebab terjadinya banjir Sumatera pada akhir November 2025.

"Kami tidak masuk ke ranah sana karena kami semua dalam koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kami sudah berbagi tugas dalam koordinasi Satgas PKH. Jadi kami bertugas khusus di bidang nonpidana," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Rawan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Selatan.

Rizal mengatakan kelanjutan proses hukum perdata terhadap perusahaan yang melanggar izin lingkungan ataupun ketentuan pemanfaatan kawasan hutan akan tetap berjalan. "Jadi semua lini dijalankan, baik sanksi administrasi, pidana, maupun perdata," ujarnya.

...