Awal Tahun 2026, DKI Jakarta Catatkan Deflasi

Pengunjung memilih pernak-pernik imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Jumat (30/1/2026).(MI/Usman Iskandar)

PROVINSI DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,23% (mtm) pada Januari 2026, setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm). Rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut juga mencatatkan deflasi Jakarta yang lebih dalam dibandingkan deflasi nasional sebesar 0,15% (mtm). 

Deflasi pada periode ini terutama berasal dari penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi. Namun demikian, secara tahunan inflasi DKI Jakarta pada Januari 2026 tercatat 3,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55% (yoy). 

“Relatif tingginya inflasi tahunan Jakarta pada periode ini dipengaruhi oleh low base effect, dimana inflasi tahun sebelumnya yang dijadikan pembanding tercatat lebih rendah akibat kebijakan diskon tarif listrik,” ucap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (2/2).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama deflasi pada bulan ini dengan penurunan sebesar 1,57% (mtm), berbalik arah dari inflasi sebesar 1,07% (mtm) pada bulan sebelumnya. Tekanan deflasi terutama bersumber dari penurunan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit, sejalan dengan musim panen di awal tahun. 

Selain itu, harga daging ayam ras yang lebih rendah turut memberikan andil deflasi, sejalan dengan penurunan harga live bird di tingkat produsen yang diikuti tingginya produksi di sejumlah daerah pemasok utama, seperti Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga sayuran hijau, antara lain kangkung, bayam, dan tomat, akibat gangguan pasokan di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Kelompok Transportasi juga mencatat deflasi sebesar 0,69% (mtm) pada Januari 2026, setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm). Deflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari penurunan harga bensin seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2026. Normalisasi permintaan transportasi pasca Nataru turut mendorong penurunan tarif angkutan udara serta tarif angkutan antarkota.

Di sisi lain, emas perhiasan masih menjadi penyumbang utama inflasi Jakarta pada awal tahun 2026 dengan inflasi sebesar 5,75% (mtm), meningkat dibandingkan 1,59% (mtm) pada bulan sebelumnya. Pergerakan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga emas global yang masih berada dalam tren meningkat meskipun terdapat koreksi harga pada akhir bulan Januari 2026. 

“Kondisi tersebut mendorong kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya kembali mencatat inflasi sebesar 1,52% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi 0,48% (mtm) pada bulan sebelumnya,” ungkapnya.

Deflasi Jakarta pada Januari 2026 juga tertahan oleh inflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang mencatat inflasi sebesar 0,30% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm). Selain itu, kelompok Pendidikan turut mencatat inflasi sebesar 0,10% (mtm), seiring dengan peningkatan harga kursus bahasa asing.

Laju inflasi Jakarta yang tetap terkendali ditopang oleh kuatnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta sejak awal tahun 2026. BUMD pangan Jakarta di bulan Januari 2026 telah melaksanakan kegiatan Pasar Murah menggunakan armada truk yang menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pendistribusian Pangan Bersubsidi bagi Masyarakat Tertentu sejak 21 Januari 2026. Upaya menjaga ketersediaan pasokan juga dilakukan melalui monitoring stok daging sapi oleh Kementerian Pertanian RI bersama Perumda Dharma Jaya di Rumah Potong Hewan (RPH) Cakung. Lebih lanjut, penguatan ketahanan pangan perkotaan juga didorong melalui pengembangan urban farming, antara lain melalui dukungan dan kunjungan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke green house di RTH Taman Arunika dan Taman Pelataran Timoer, Jakarta Timur.

Ke depan, sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat,terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri. Risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain berdekatannya rangkaian hari besar yakni periode Tahun Baru Imlek, Ramadan, Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan dan membatasi aktivitas distribusi. 

Di sisi lain, prakiraan curah hujan yang masih tinggi hingga akhir triwulan I 2026 juga perlu diantisipasi. Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, sinergi pengendalian inflasi Jakarta pada periode Ramadan dan Idul Fitri akan diawali dengan pelaksanaan High Level Meeting(HLM) TPID Provinsi DKI Jakarta, serta didukung oleh implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dengan penguatan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan laju inflasi DKI Jakarta yang terkendali dapat tetap dipertahankan pada tahun ini. (E-4)