Antisipasi Potensi Bencana, Pemerintah Perlu Perkuat Mitigasi Risiko

Ilustrasi(ANTARA/Iggoy el Fitra)

BADAI Siklon Tropis yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar mengakibatkan hujan ekstrem, banjir, dan angin kencang di 
beberapa provinsi, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. 

Pada 10 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tercatat 969 orang meninggal dan 262 orang hilang. 
Badai ini merupakan salah satu dari dua Tropical Cyclone (TC) yang terbentuk di utara Indonesia. Fenomena ini menegaskan  bahwa Indonesia berada dalam jalur risiko hidrometeorologi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan mitigasi berbasis data ilmiah, tata kelola ruang adaptif, dan komunikasi krisis yang efektif. 

Menurut Arcandra Tahar, Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies sekaligus pakar energi Indonesia, siklon tropis yang melintasi wilayah utara Indonesia perlu dipahami dalam konteks ilmiah jangka panjang. 

“Jika kita melihat data lintasan badai selama 150 tahun, Sumatra bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi tropical storm. Ini menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan bagian dari return period alam. Kejadiannya dapat berulang setiap beberapa puluh tahun,” jelas Arcandra. 

Dia menambahkan bahwa berdasarkan skala Saffir–Simpson, peristiwa ini dikategorikan sebagai tropical storm karena kecepatan anginnya berada di kisaran 35–40 mph atau lebih kuat dibanding tropical depression, tetapi belum mencapai kategori typhoon atau hurricane. 

“Untuk memitigasi bencana dalam kondisi ekstrem, analisa meteorologi dan oseanografi dengan return period 100 tahun kita gunakan untuk mendesain bangunan laut dan pantai. Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat di semua tingkatan yang menyesuaikan situasi terbaru ini,” ujarnya. 

Arcandra juga menekankan bahwa perubahan iklim hanyalah salah satu variabel yang mempengaruhi dampak bencana. “Perubahan iklim bisa memperkuat intensitas kejadian ekstrem, tetapi faktor-faktor lokal seperti kerentanan Daerah Aliran Sungai (DAS), degradasi hutan, dan konversi lahan sangat menentukan besarnya dampak. Negara-negara yang terbiasa menghadapi badai seperti Jepang, Taiwan, Cina, dan Filipina, menunjukkan bahwa disiplin tata ruang, konservasi lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan teknologi meteorologi.” 

Nila Marita, Executive Director Prasasti menyampaikan bahwa, “Siklon tropis yang melanda Sumatera menunjukkan bahwa kita sudah memasuki era risiko baru. Indonesia memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui BMKG, dan langkah berikutnya adalah memastikan bahwa data ilmiah, kebijakan tata ruang, infrastruktur, komunikasi krisis, dan kesiapsiagaan daerah berjalan dalam satu kesatuan,” ungkap Nila. 

Selain risiko meteorologis, Prasasti menyoroti pentingnya komunikasi krisis yang lebih responsif dan terkoordinasi. “Informasi teknis dari BMKG perlu diterjemahkan menjadi pesan operasional yang mudah dipahami masyarakat. Ketika terjadi bencana, kecepatan dan keselarasan pesan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat menentukan efektivitas respons,” ujar Nila. 

Nila menambahkan penguatan fungsi Crisis Communication Center yang sudah ada akan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru, langkah-langkah tanggap darurat yang sedang berlangsung, dan bagaimana mengakses bantuan secara timely. 

”Efektivitas pusat komunikasi ini dapat meminimalisasikesimpangsiuran data dan informasi di di publik, meningkatkan koordinasi antar instansi dan masyarakat, serta mengurangi potensi disinformasi di tengah situasi darurat,” kata Nila.

Rekomendasi Prasasti untuk memperkuat ketahanan nasional: 

1. Mengadopsi teknologi yang dapat memantau dan memperkirakan datangnya badai sekaligus memodelkan secara numerik arah pergerakan badai.  Teknologi ini sudah biasa digunakan di negara maju seperti Amerika Serikat dalam memantau arah dan intensitas hurricane sehingga mitigasi bencana bisa dilaksanakan sedini mungkin. 
2. Memperkuat pemanfaatan data pemantauan badai dalam tata ruang dan perencanaan pembangunan. Teknologi di bidang meteorologi yang semakin maju membuka peluang untuk memperkuat integrasi antara data meteorologi dengan zonasi rawan bencana dan rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah. 
3. Meninjau kembali standar desain infrastruktur berdasarkan skenario ekstrem. Pendekatan ini dapat melengkapi langkah pemerintah dalam memastikan bahwa infrastruktur vital seperti drainase, bendungan, proteksi pesisir dan pelabuhan tetap tangguh terhadap kejadian ekstrem. 
4. Menyelaraskan protokol komunikasi krisis nasional lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta memperkuat Crisis Communication Center di lokasi bencana. Upaya ini memastikan bahwa informasi dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi instruksi praktis yang jelas dan tersampaikan secara konsisten kepada publik. 
5. Memperkuat mitigasi berbasis ekosistem dan masyarakat. Rehabilitasi DAS, restorasi pesisir, perlindungan hutan, dan penataan ruang adaptif dapat memperkecil dampak kejadian ekstrem, termasuk dalam konteks evakuasi dan perlindungan kelompok rentan.
6. Memperluas dukungan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti peringatan dini. Hal ini mencakup penyusunan SOP tanggap darurat, edukasi publik, simulasi kesiapsiagaan komunitas, serta penguatan kapasitas teknis agar informasi dari BMKG dapat diterjemahkan menjadi tindakan cepat di lapangan. (H-2)