Alasan Partai Buruh Tolak Formula UMP 2026 dari Kabinet Prabowo

PARTAI Buruh menolak formula penghitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dari kabinet Presiden Prabowo Subianto. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai formula yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan terbaru itu tidak sesuai dengan kebutuhan buruh.

Partai Buruh beserta sayap serikatnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan menolak PP tersebut. "Penolakan ini didasarkan pada absennya dialog sosial yang bermakna, ketertutupan substansi regulasi, serta potensi kerugian serius bagi kaum buruh," kata Said Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Said, proses penyusunan PP Pengupahan telah mengabaikan prinsip partisipasi bermakna. Dia berujar buruh tidak pernah dilibatkan secara sungguh-sungguh dalam pe...