BPSDMI Kemenperin Sebut Pendidikan Vokasi Jadi Tulang Punggung Industri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi (tengah).(MI/Naufal Zuhdi)

KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi menjadi tulang punggung industri. 

“Jadi vokasi pendidikan di sekolah-sekolah kita jadi tulang punggung industri. Kita latih, kita didik, supaya matching dengan industrinya, link and match-nya berjalan, bisa saling melengkapi, kurikulumnya disusun sama-sama. Ini yang kita jadikan poin-poin, kenapa Kemenperin punya vokasi bahwa industrinya ada, binaan kita, kita perlu ngisi itu, jadi kita siapkan yang spesifik,” ujar Doddy saat menghadiri kegiatan akademik di Politeknik Negeri Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, Senin (8/12).

Doddy juga menegaskan bahwa pendidikan vokasi Kemenperin didesain untuk menjawab kebutuhan struktural industrialisasi nasional.

“Vokasi itu backbone industri. Lulusannya harus berkualitas, bermanfaat, dan dirasakan industri. Kita harus terus belajar, memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk meningkatkan keunggulan nasional.”

Di samping itu, dirinya juga menyampaikan bahwa penguatan pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang menjadi program prioritas Kementerian Perindustrian.

Dalam SBIN, tambahnya, terdapat empat pilar utama, salah satunya adalah SDM industri. Ia menilai kebutuhan SDM akan semakin besar seiring pertumbuhan sektor-sektor strategis nasional, seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, industri 4.0, dan industri hijau.

“Kita harus menjawab kebutuhan masa depan. Target pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi tidak mungkin tercapai kalau SDM-nya masih seperti dulu. SDM harus produktif, terampil, kompeten, dan berorientasi global,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga turut mendukung terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82 Tahun 2025 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan vokasi industri. Sebab, peraturan ini bakal mengatur tarif akademik dan non-akademik, dengan batas atas biaya kuliah D3 sebesar Rp8,5 juta dan D4 sebesar Rp9,5 juta per semester.

“Regulasi ini memberikan fleksibilitas agar BLU bisa menetapkan tarif sesuai biaya layanan, kondisi setempat, dan prinsip produktivitas. Ini bukan one size fits all, tetapi memberi kepastian dan transparansi bagi masyarakat,” jelasnya.

BPSDMI menargetkan 4 BLU baru dalam waktu dekat, setelah sebelumnya berhasil menaikkan jumlah BLU di lingkungan BSKJI secara signifikan.

“Dalam satu tahun, jumlah BLU di bawah BSKJI naik dari 4 menjadi 14. Pendapatannya meningkat, dengan capaian yang terukur. Ini hasil kerja keras, bukan business as usual,” tegas Doddy.

Di kesempatan yang sama, Direktur Politeknik ATK Yogyakarta, Sonny Taufan mengungkapkan bahwa bahwa pihaknha menargetkan menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul di tingkat global pada 2030, sekaligus berperan strategis dalam mendukung pembangunan industri nasional.

“Kami fokus mencetak tenaga ahli yang siap kerja, kompeten, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjadi motor penggerak industri hilir. Arah pembangunan pendidikan vokasi kami sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian dalam memperkuat daya saing industri nasional,” ujar Sonny.

Selain itu, dirinya menyatakan bahwa pada akhir November 2025, serapan lulusan Politeknik ATK telah mencapai 80,92%, dengan sertifikasi kompetensi yang mendukung kesiapan kerja di industri.

“Tingginya serapan lulusan menunjukkan bahwa industri percaya pada kualitas kurikulum vokasi kami,” tandas Sonny. (E-4)